Top latest Five agus joko Urban news
Top latest Five agus joko Urban news
Blog Article
"Harapannya, ke depan kita melahirkan lebih banyak pemimpin dengan semangat dan dedikasi yang tinggi selayaknya Pak AJP di sini," kata Nadiem.
Agus’s affirmation with the protection commission will likely be rubber stamped in a very Residence plenary Conference following 7 days. And when the President installs him, He'll substitute outgoing commander Adm. Yudo Margono, who will retire later on this thirty day period.
The following article content are merged in Scholar. Their mixed citations are counted just for the very first short article.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih position pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak website pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.
Dari buku itu, dia mengetahui jika AJP sejak dulu sudah bercita-cita untuk menjadi anggota BPK sampai akhirnya cita-cita tersebut terwujud pada tahun 2013.
Salah satu poin yang ditanyakan terhadapnya adalah terkait mengatasi pemberitaan negatif terhadap KPK. Agus punya caranya sendiri untuk hal itu.
”Jadi tidak betul kalau kasus korupsi Jiwasraya itu hanya kerugian korporasi dan bukan kerugian negara,” ujar Agung.
Menurut Pramono, Jakarta dalam lima tahun ke depan bisa memasuki daftar 50 besar kota global di dunia. Politikus PDI Perjuangan ini mengaku sudah mengkaji ihwal kemungkinan janji tersebut direalisasikan.
Layanan ini merupakan sarana layanan on-line bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat.
Namun, berdasarkan laporan pemeriksaan investasi yang sebelumnya telah diserahkan ke Kejakgung, sudah terang dan jelas bahwa ada unsur pidana perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara Rp 16,eight triliun.
Layanan ini merupakan sarana layanan on the net bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.